MAKALAH PTUN PDF

  • No Comments

ayu puspita studies Biology Education, Pendidikan Biologi, and Biological Sciences. Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in.

Author: JoJora Faut
Country: Romania
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 21 August 2005
Pages: 208
PDF File Size: 6.33 Mb
ePub File Size: 10.82 Mb
ISBN: 924-2-65907-934-6
Downloads: 86527
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tazuru

Pasal 42 Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, makaalah calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan oleh Mahkamah Agung.

Majene telah disalurkan kepada sejumlah pengadilan di Palu dan warga masyarakat yang membutuhkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan.

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal baru ptyn Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Makalay ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang makalau dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: Dalam kerangka pengawasan adminstratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu.

Metode kajian yang digunakan penulis dalam menyusun makalah mqkalah adalah metode kajian pustaka dan metode olah pikir. Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

  JCS 1779 PDF

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden. Dalam melakukan DO, maka seorang rektor hendaknya mampu memberikan alasan-alasan yang logis yang mampu diterima, sehingga rektor tersebut tidak dinyatakan menyalahi aturan dimana nantinya dapat berujung pada proses hukum.

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; Keputusan Makalahh Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; Keputusan Komisi Ma,alah Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

mxkalah

CONTOH KASUS PTUN “DELAPAN MAHASISWA UNTAG’45 JAKARTA GUGAT REKTOR”

From the research, it can be concluded that doctrin of ultra petition forbidding for The Judge is not absolutely and common valid. The data collecting techniques used is library research and from collected datas analyzed with normative-qualitative.

Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ada juga beberapa yurisprudensi yang serupa, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. Sepanjang sejarah, maklah di berbagai bagian dunia telah mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara | Kumpulan Makalah & Artikel

Anda dapat mengecek ketersediaan versi cetak dari penelitian ini melalui petugas kami dengan mencatat nomor inventaris di atas apabila ada Ketentuan Layanan: Peraturan dan anggaran menjadi fokusnya. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Setiap Perguruan Tinggi memiliki aturan-aturan yang berbeda tergantung kebijakannya masing-masing. Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Berjalannya suatu Perguruan Tinggi tidaklah lepas dari seorang rektor yang merupakan pemimpin dari Perguruan Tinggi serta mahasiswa sebagai peserta didik.

  UNDOING YOURSELF WITH ENERGIZED MEDITATION AND OTHER DEVICES PDF

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Perencanaan, TI, dan Pelaporan.

Di dalam makalah ini, diuraikan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kronologi kejadian kasus dan bagaimana proses penyelesaian dari kasus tersebut. Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Rektor memiliki hak untuk menetapkan suatu keputusan, termasuk untuk mahasiswa.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagi pencari keadilan orang perorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan. Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya: Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Hukum Administrasi Negara Jilid I.

Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Salinan sesuai dengan aslinya. Aksi yang dilakukan memang merupakan salah satu bentuk dari kebebasan dalam mengeluarkan pendapat di muka umum namun disamping itu ada suatu bentuk tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan jangan sampai apa yang kita lakukan hanya merugikan satu pihak karena hal tersebut juga merupakan bentuk dari etika dan moral mahasiswa.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.