DRAFT RUU MIGAS PDF

  • No Comments

Dana Migas Masuk Dalam Draft Revisi UU Migas Oil and Gas Indonesia. Question a: Does the country have a natural resource fund which is funded by . The draft proposed Oil and Gas Bill states that BUK Migas is directly and atas catatan dari Badan Legislasi mengenai draf RUU Migas. The Oil and Gas Draft (RUU Migas) should have entered the latest revision. After that, submitted to the Legislature so that the middle of the year.

Author: Tukazahn Mezihn
Country: Reunion
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 2 January 2006
Pages: 275
PDF File Size: 4.25 Mb
ePub File Size: 19.75 Mb
ISBN: 644-3-85488-507-1
Downloads: 31519
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Virn

Jika DPR merasa sudah begitu jauh dengan beleid tersebut, tidak demikian dengan pemerintah. Kurtubi mengatakan dirinya tidak khawatir jika kewenangan Pertamina menjadi besar seperti pada era Orde Baru, jika revisi UU Migas ini lolos menjadi UU. Namun, ditambah fungsi lain yakni pengusahaan di sektor migas.

Kolaborasi regional tata kelola sektor ekstraktif — Asia Tenggara Proyek 3: Member of Commission VII Kurtubi said the proposed form of BUK oil and gas refers to the recommendation of the Constitutional Court that BP Migas is not in accordance with the constitution because it is not in the form of a business entity.

Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Joining Pertamina or any special body there is a plus minus. BUK-nya tidak bisa go public.

In Article 1, Law no.

Saat ini, posisi negara sejajar dengan KKKS, karena kerjasamanya langsung ke negara. The Draft Law on Oil and Gas RUU Migas is expected to be completed as soon as possible, after receiving input from various parties in order to produce a comprehensive regulatory product. About Me agus rudi Purnomo. Disebutkan bahwa definisi BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung rku berasal dari kekayaan negara uru dipisahkan.

  EDITAL DO CONCURSO DA CEMIG 2012 EM PDF

Sujatmiko menyatakan, pemerintah belum sampai pada pembahasan soal BUK Migas. So, miigas to him, if juxtaposed with the Law of SOE increasingly disconnected. Kurtubi menyebut, pihaknya tidak menginginkan BUK berbentuk perseroan. Pasalnya posisi SKK Migas saat ini melanggar konstitusi “Menurut Mahkamah Konstitusi MKmodel pemerintah yang mengatur, pemerintah yang tandatangan kontrak dengan kontraktor itu melanggar konstitusi,” kata Kurtubi.

Modal BUK merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham. Semestinya RUU Migas sudah masuk revisi terakhir. The reason, not clearly illustrated what the actual position.

Dia menilai, bila berbentuk perseroan, masih terdapat kekhawatiran adanya peluang penjualan saham pemerintah oleh Euu BUMN seperti arah pengembangan BUMN sektor perbankan. BUK capital is a separate and undivided state asset of stocks. Pada Pasal 1, UU No.

Honggo Escape from Singapore Suspected corruption allegations and money laundering of condensate sales part of the country, former President Director of PT Trans PWYP Indonesia Coalition which is initiated by one of the members working on the development of environmental and natural resources law, Indonesian Center for Environmental Law ICELpromoted advocacy agenda to oversee the revision of Oil and Gas Law as well as formulate civil society version of Oil and Gas Law that will be proposed during the discussion process of Revision of Oil and Gas Law both in parliament and government.

Sementara itu, dilihat dari permodalan dan tujuannya terdapat tiga bentuk BUMN. Dulu hanya Kuasa Pertambangan dipegang Pertamina.

The issuance of Government Regulation No. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahunmenurut Arcandra adalah sebuah lompatan besar dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia.

If SKK breaks up, instead of the same institution will be established, but will be combined with Pertamina to become a special business entity.

Oil and Gas Agency Potentially Incompatible | MEDIA MONITORING OIL AND GAS

However, it added another function that is the exploitation in oil and gas sector. Selaniutnya Panitia Kerja akan mengundang pengusul agar segera diharmonisasi. Dedi juga berharap, revisi Undang-Undang Migas tidak berpihak golongan tertentu.

  BULA ESPIRONOLACTONA PDF

Second, current Oil and Gas Law has caused mismanagement of natural resources, indicated by the absence of the roadmap of oil and gas management and utilization, rampant practice of oil and gas mafia, and also the inefficiency of cost recovery.

Currently, the country’s position is parallel to the KKKS, because its cooperation directly to the state. The field is expected Nanti tunggu undangan dari badan legislasi secepatnya,”.

Ketentuan lebih lanjut tentang permodalan BUK migas akan diatur melalui peraturan presiden. Kedua, perusahaan perseroan terbuka yang modal dan jumlah pemegang sahamnya berdasarkan penawaran umum di pasar modal. Gross split is a profit-sharing scheme between the government and KKKS that was calculated at the start as a substitute for conventional cost recovery schemes, or production costs that were replaced by the government after production.

Garis besar revisi beleid itu menitikberatkan pengelolaan sektor strategis harus dinaungi lembaga khusus di luar pemerintah. Jadi nanti pertamina yang jadi BUK bukan lembaga baru lagi. Meanwhile, the capital of BUK is a state asset that is separated and not divided into shares.

Honggo Escape from Singapore Suspected corruption allegations and money laundering of condensate sales part of the country, former President Director of PT Trans The direction of BUK Migas institution is focused as a business entity whose status is under the president.

The question is, where is this BUK position? Pasalnya, belum tergambar dengan jelas posisi sebenarnya seperti apa.

MEDIA MONITORING OIL AND GAS

SBE has the obligation to meet the fuel needs of domestic production. On the plus side, operational budget is more independent. Previously, the Government has issued Government Regulation No.