DEKLARASI STOCKHOLM TAHUN 1972 PDF

  • No Comments

Abstrak. Dekade setelah Deklarasi Stockholm tahun dan kemudian Rio de Jenairo pada tahun dapat dikatakan sebagai titik awal. Reaffirming the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, adopted at Stockholm on 16 June , and seeking to build upon it. Deklarasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Padahal, 20 tahun sebelumnya, istilah lingkungan hidup itu sendiri belum begitu dikenal Lingkungan Hidup Sedunia I di Stockholm, Swedia pada bulan Juni

Author: Mazugrel Samukinos
Country: India
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 9 July 2018
Pages: 80
PDF File Size: 18.93 Mb
ePub File Size: 16.13 Mb
ISBN: 271-1-51166-854-5
Downloads: 22845
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zushicage

Celebrating Indonesia: Fifty Years with the Ford Foundation, 1953-2003

Hasil utama pengembangan lingkungan hidup ini nampak pada munculnya kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat. Sementara itu, delkarasi manusia menghasilkan limbah domestik, dan masalah ini mulai merambah perdesaan. Jumlah penduduk yang meningkat memberikan tekanan yang lebih besar kepada sumber alam, salah satu dampaknya adalah kondisi kritis sumber daya air khususnya di pulau Jawa.

Kalau berkualitas, mereka dapat dijadikan modal pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Konferensi Stockholm mengkaji ulang pola pembangunan konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan kependudukan di negara berkembang, pola konsumsi yang berlebihan di negara maju, serta ketimpangan tata ekonomi internasional.

Di samping itu, sebanyak 4. Alexander Sonny Keraf adalah: UU ini merupakan landasan berbagai ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup seperti perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, baku mutu lingkungan dan lain-lain.

Keragaman ini juga akan memperkaya khazanah bagi pengelola lingkungan di tingkat pusat yang pada gilirannya berguna dalam pengembangan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Periode KLH ini yang nampak gencar dilakukan adalah pemasyarakatan pembangunan berkelanjutan dan seluruh bidang kegiatan kependudukan seklarasi lingkungan hidup pada periode tersebut ditujukan untuk menopang pembangunan berkelanjutan ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pengembangan atau yang lebih popular dengan sebutan Konferensi Tingkat Tinggi KTT Bumi di Rio de Janeiro pada bulan Juni Pembangunan hanya terlanjutkan dari generasi ke generasi apabila kebijaksanaan dalam menangani tiga bidang tersebut selalu dilakukan secara serasi menuju satu tujuan.

Sebagai tindak lanjutnya, berdasarkan Keppres No. Periode reformasi ini relatif terjadi dalam kurun waktu yang sangat pendek dan Kementerian Lingkungan Hidup mengalami dua periode kepemimpinan, yaitu: Pengembangan kelembagaan disertai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, kursus-kursus dan pelatihan serta pengembanan sistem dan penyebaran informasi kependudukan dan lingkungan hidup.

  ANCIENT INDIA SOCIAL AND CULTURE LUNIYA PDF

Namun demikian, dalam waktu yang pendek itu Indonesia telah banyak berbuat untuk mulai mengelola lingkungan hidupnya.

Sementara itu, perhatian terhadap lingkungan hidup dikalangan perguruan tinggi dirintis oleh Universitas Padjadjaran Bandung melalui pendirian Lembaga Ekologi pada tanggal sockholm September Karena itu, perlu adanya perpaduan antara aspek kependudukan ke dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keppres ini merupakan dasar pembentukan Panitia Stocckholm dan Evaluasi Kekayaan Alam dengan tugas pokoknya adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik di masa kini maupun di masa mendatang serta implikasi sosial, ekonomi, ekologi dan politis dari pola-pola tersebut.

Demi mengejar perolehan devisa negara baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada era itu pemanfaatan sumber daya alam cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sementara itu, kegiatan pembangunan yang makin pesat disertai makin meningkatnya dampak terhadap lingkungan menuntut dibentuknya sebuah badan yang lebih bersifat operasional.

Jabatan Menteri dipegang oleh Prof. Hutan semakin menurun kualitas dan kuantitasnya akibat over exploitation dan pembakaran. Dalam periode ini telah dilakukan persiapan penyusunan perangkat perundangan dan kelembagaan yang menangani pengelolaan lingkungan hidup. Pada awal era ini teridentifikasi bahwa penyebab kerusakan lingkungan bersumber dari: Sementara itu, seiring dengan modernisasi, terjadi pergeseran nilai yang bersifat tradisional agraris menuju masyarakat era indusrti yang antara lain ditandai dengan perubahan pranata sosial, perubahan nilai-nilai sosial.

Konferensi Stockholm mulai berupaya melibatkan seluruh pemerintah stockuolm dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan deklarwsi, mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang bagi penyelamatan bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan menurunnya kualitas udara akibat merebaknya industrialisasi dan perlakuan yang tidak ramah kepada atmosfer seperti semakin banyaknya polusi yang berasal dari kendaraan bermotor. Lingkungan hidup dirasakan perlu ditangani secara lebih fokus sehubungan dengan semakin luas, dalam dan kompleksnya tantangan pada era industrialisasi dan era informasi dalam PJP Kedua yang dimulai pada Pelita VI. Indonesia hadir sebagai peserta konferensi tersebut dan turut menandatangani kesepakatan untuk memperhatikan segi-segi lingkungan dalam pembangunan.

Sockholm kependudukan tidak hanya dilihat dari segi demografi semata-mata seperti: Pemerintah pusat tidak lagi menjadi pelaksana, tetapi sebagai penyusun kebijakan makro dan penetapan berbagai norma, standar, kriteria dan prosedur dalam pengelolaan lingkungan hidup.

  CATALOGING HANDBOOK H6 PDF

Dalam upaya memantapkan koordinasi pengelolaan lingkungan di daerah, Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Mendagri No. Seperti periode sebelumnya, berbagai kelemahan masih dihadapi baik dalam hal kebijaksanaan, kelembagaan dan peraturan perundangan, sumber daya manusia maupun pendanaan.

Sejarah Kementerian Lingkungan Hidup.

Sedangkan di bidang lingkungan hidup, telah dikeluarkan PP No. Sedangkan tugas pertamanya adalah mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pemerintah mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pengelolaan serta pengembangan lingkungan hidup. Setiap proyek yang diperkirakan memiliki dampak penting diharuskan melakukan studi analsis mengenai dampak lingkungan.

Sejarah Kementerian Lingkungan Hidup : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam kebijaksanaan tersebut, dijelaskan pula bahwa masalah kependudukan dipengaruhi pula oleh factor lingkungan hidup. Pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia relatif belum lama dan baru dirintis menjelang Pelita III. Padahal, 20 tahun sebelumnya, istilah lingkungan hidup itu sendiri belum begitu dikenal.

Di lain pihak, adanya urgensi pemulihan ekonomi cenderung menjadi sumber permasalahan. Hasilnya dijabarkan ke stockholmm Country Report RI dan disampaikan pada konferensi itu. Keberadaan lembaga yang khusus mengelola lingkungan hidup dirasakan mendesak agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup baik di fahun pusat maupun di daerah lebih terjamin. Stoxkholm ini merupakan pancawarsa menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan perhatian utama diarahkan pada upaya pembinaan kemitraan kelembagaan.

Hasil-hasil dari konferensi ini sangat menekankan perlunya konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya untuk pembangunan di masa sekarang, melainkan juga untuk generasi yang akan datang.

Secara internal, langkah-langkah strategis yang diambil Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup pada masa kepemimpinan Dr.

Penegakan hukum mulai dikembangkan dalam periode ini, terutama sejak Pelita V, dengan mulai dirintisnya kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Di bidang kependudukan, telah dilakukan pengembangan PSK.

Sementara itu, keanekaragaman kelompok dan ketimpangan ekonomi semakin mempertinggi persaingan dan konflik kepentingan.

Akan tetapi pendekatan yang dilakukan masih bersifat sektoral dengan perhatian terhadap aspek pengelolaan lingkungan yang masih belum memadai. Peraturan perundangan itu sudah memuat ketentuan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dengan mempertimbangkan aspek konservasinya. Program ini telah menghasilkan 72 orang sarjana program Strata 2 Magister 9172 9 orang dalam program Strata 3 Doktoral di bidang kependudukan dan non-kependudukan.